Konsultan Pajak Meruya Jakarta Mengenal Profesi Konsultan Pajak

Oleh: Devitasari Ratna Septi Aningtiyas, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Sering kita mendengar terdapat orang yg pekerjaannya berkutat menggunakan dunia perpajakan, akan tetapi beliau tidak bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak. Siapakah mereka ?

Konsultan pajak namanya. Adalah orang/badan yg menaruh jasa konsultasi perpajakan pada harus pajak pada rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai menggunakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tidak seluruh orang bisa sebagai konsultan pajak di Indonesia. Mereka terikat menggunakan beberapa syarat krusial.

Syarat menjadi konsultan pajak merupakan sebagai anggota pada keliru satu asosiasi konsultan pajak yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak. Asosiasi konsultan pajak yg telah terdaftar sebanyak 2 asosiasi konsultan pajak, yakni Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (www.ikpi.or.id) dan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia.

Syarat selanjutnya artinya memiliki sertifikat konsultan pajak. Merupakan surat warta tingkat keahlian sebagai konsultan pajak yang dapat diperoleh melalui Ujian Sertifikasi Konsultasi Pajak (USKP). USKP dapat diikuti secara berjenjang menurut taraf A, tingkat B, sampai tingkat C sesuai dengan materi yang ingin diampu. Tentu saja, kondisi lain seperti merupakan Warga Negara Indonesia yg tinggal pada Indonesia & berkelakuan baik, nir terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah, & sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah hal yang harus ada.

Selain kondisi-kondisi di atas, seorang konsultan pajak pula harus mempunyai biarpraktik konsultan. Izin tadi harus dimiliki oleh seseorang konsultan pajak untuk bisa berpraktik menjadi konsultan pajak. Izin praktik konsultan Pajak ditetapkan sang Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yg ditunjuk & berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Konsultan pajak berhak buat menaruh jasa konsultasi di bidang perpajakan sinkron dengan batasan tingkat keahliannya, yaitu:Sertifikat Konsultan Pajak taraf A, menaruh jasa pada bidang perpajakan kepada WP orang langsung pada melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali WP yang berdomisili pada negara yg mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda menggunakan Indonesia; Sertifikat Konsultan Pajak taraf B, memberikan jasa pada bidang perpajakan pada WP orang eksklusif dan WP badan pada melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada WP penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, & WP yg bertempat tinggal di negara yg memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia; dan Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C, menaruh jasa pada bidang perpajakan kepada WP orang eksklusif dan WP badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya

Konsultan pajak mempunyai beberapa kewajiban, antara lain :memberikan jasa konsultasi pada WP pada melaksanakan hak & memenuhi kewajiban perpajakan sinkron menggunakan peraturan perundang-undangan konsultan pajak jakarta barat perpajakan; mematuhi kode etik konsultan pajak dan berpedoman dalam baku profesi konsultan pajak yang diterbitkan oleh asosiasi konsultan pajak; mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yg diselenggarakan atau diakui sang asosiasi konsultan pajak & memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan; membicarakan laporan tahunan konsultan pajak; dan memberitahukan secara tertulis setiap perubahan dalam nama & alamat tempat tinggaldan tempat kerja dengan melampirkan bukti perubahan dimaksud.

Dalam tugasnya, konsultan pajak memiliki wewenang atas wajibpajak yg diberikan jasa layanan perpajakan, yakni pengisian, penandatanganan, & penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau SPT ralat yg nir melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem pada Direktorat Jenderal Pajak (e-SPT), permohonan pengangsuran pembayaran pajak dan/atau proses solusinya, permohonan penundaan pembayaran pajak dan/atau proses penyelesaiannya, permohonan pemindahbukuan &/atau proses penyelesaiannya, usaha kecil atau wajibpajak di daerah tertentu dan/atau proses solusinya, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau proses penyelesaiannya, dan aplikasi hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan eksklusif lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan pada bidang perpajakan dapat dikuasakan.

Namun, masih ada beberapa kegiatan perpajakan yg nir dapat dikuasakan oleh harus pajak pada konsultan pajak, antara lain kewajiban mendaftarkan diri bagi harus pajak orang langsung buat memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak & melaporkan usahanya buat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, permintaan &/atau pencabutan Sertifikat Elektronik, permohonan aktivasi EFIN, penyampaian pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP dan/atau proses solusinya, ermohonan buat bisa dimintakan penghentian penyidikan buat kepentingan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 448 Undang-Undang KUP &/atau proses solusinya, & aplikasi hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan pada bidang perpajakan nir bisa dikuasakan.

Direktorat Jenderal Pajak senantiasa mengakomodir kebutuhan para konsultan pajak dengan memberikan banyak sekali pedoman dan layanan kabar. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak turut menaruh dasar aturan yang jelas bagi konsultan pajak. Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKOP) jua bisa diakses pribadi melalui halaman https://konsultan.pajak.go.id/.

Konsultan pajak berperan krusial pada proses penerimaan negara. Bagaimana nir, konsultan pajak turut berpartisipasi dalam mengedukasi wajibpajak yang membutuhkan jasa perpajakan. (*)

*) Tulisan ini adalah pendapat eksklusif penulis dan bukan cerminan perilaku instansi penulis bekerja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *